NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong penguatan integrasi data penerima manfaat Program Bangkit Papua Tengah agar seluruh program pemerintah dapat dilaksanakan lebih tepat sasaran.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule, mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah memiliki data sekitar 1,06 juta penduduk yang dapat diidentifikasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address).

“Dari sasaran kita sekitar 1,4 sampai 1,5 juta, kita sudah bisa mengidentifikasi 1,06 juta penduduk di Papua Tengah, by name by address,” kata Silwanus saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Sekretariat Bersama (Sekber) Program Bangkit Papua Tengah di Aula RRI Nabire, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, ketersediaan data tersebut harus menjadi dasar dalam memastikan setiap dukungan, bantuan maupun program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.

Namun, masih terdapat sekitar 300 ribu hingga 400 ribu penduduk yang datanya perlu dilengkapi dan diverifikasi. Karena itu, Silwanus meminta proses verifikasi dan validasi dilakukan secara serius agar pemerintah memiliki basis data yang semakin akurat.

“Kalau kita sudah punya data seperti ini, setiap dukungan dan bantuan harus diberikan berdasarkan data yang benar. Jangan sampai satu keluarga memiliki data yang berbeda antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya,” ujarnya.

Silwanus mengakui persoalan data masih menjadi salah satu tantangan dalam perencanaan pembangunan di Papua. Bahkan setelah bertahun-tahun pelaksanaan Otonomi Khusus, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk memperkuat ketersediaan data yang valid dan terintegrasi. Karena itu, ia meminta Dukcapil, Dinas Sosial, BP3AKB serta perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dalam pengelolaan dan pemutakhiran data.

Menurutnya, integrasi data menjadi semakin penting karena Program Bangkit Papua Tengah mencakup berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, pangan, ekonomi hingga pelayanan dasar lainnya.

“Data ini harus menjadi satu. Jangan sampai pemerintah memiliki banyak data, tetapi ketika digunakan untuk intervensi program, sasarannya berbeda-beda,” kata Silwanus.

Ia berharap penguatan Sekber Program Bangkit tidak hanya berhenti pada koordinasi administratif, tetapi mampu membangun satu basis data penerima manfaat yang dapat digunakan bersama oleh pemerintah provinsi dan kabupaten.

Dengan data yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengetahui secara lebih jelas siapa yang membutuhkan intervensi, jenis bantuan yang diperlukan serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih maupun masyarakat yang justru terlewat dari program pemerintah. (amd)