NABIRE – Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah atas komitmen nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan. Apresiasi ini diberikan pasca diluncurkannya program percepatan kualifikasi sarjana bagi guru melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Petrus Waine, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan amanat Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 tentang Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru di Papua. Melalui regulasi tersebut, sinkronisasi lintas kementerian dan pemerintah daerah di tanah Papua terus dikebut.

"Walaupun secara regulasi PP 106 Pemerintah Provinsi hanya berwenang mengelola SLB dan Akademi Komunitas, keseriusan Ibu Kadis Pendidikan Papua Tengah dalam mengambil langkah ini sungguh luar biasa dan patut diacungi jempol," ungkap Petrus Waine.

Mulai tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi menggandeng Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong untuk menguliahkan 160 guru melalui program RPL. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, S.E., menjelaskan bahwa program ini difokuskan bagi tenaga pendidik PAUD, TK, SD, hingga SMP, dengan prioritas utama Orang Asli Papua (OAP).

“Program ini berjalan dalam dua tahap pada tahun 2026; tahap pertama diikuti 100 guru dan tahap kedua 60 guru. Mereka semua sudah terdaftar resmi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan mengantongi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) UNIMUDA,” jelas Nurhaidah.

Langkah progresif ini diambil di tengah tantangan besar dunia pendidikan Papua Tengah. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), saat ini masih tercatat 1.660 guru di Papua Tengah yang sudah masuk sistem Dapodik dan memiliki NUPTK namun belum berkualifikasi Sarjana (S-1) Pendidikan. Sesuai UU No. 14 Tahun 2005, gelar sarjana merupakan syarat mutlak bagi seorang pendidik.

Dengan kuota 160 guru yang dibiayai provinsi, kini tersisa 1.500 guru lagi yang belum sarjana. Selain kualifikasi akademis, tantangan sertifikasi profesi juga membayangi, di mana ada 2.175 guru yang belum mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Guna menuntaskan sisa 1.500 guru tersebut, pihak Dinas Pendidikan Provinsi berhasil memfasilitasi kelulusan PPG bagi guru-guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Tercatat sebanyak 801 guru lulus PPG pada tahun 2025, dan ditargetkan 900 guru menyusul lulus pada tahun 2026.

Menyikapi sisa ribuan guru yang belum terkualifikasi dan tersertifikasi, BP3OKP menegaskan akan mengawal ketat 8 Pemerintah Kabupaten di Papua Tengah agar mengoptimalkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Kami meminta para Bupati dan Kepala Dinas di 8 kabupaten melihat masalah ini dengan hati. Gunakan dana Otsus untuk mempercepat penuntasan kualifikasi sarjana bagi 1.500 guru yang tersisa," tegas Petrus Waine.

Di sisi lain, Nurhaidah mengimbau kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kepala Sekolah untuk melakukan verifikasi serta validasi data Dapodik secara jujur. Guru-guru yang sudah tidak aktif diharapkan segera dikeluarkan dari sistem agar perencanaan anggaran dan program ke depan berbasis pada data yang ril. Pemprov Papua Tengah optimistis masalah kualifikasi guru ini dapat dituntaskan sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang. (rob)