NABIRE – Usai resmi dilantik bersama jajaran DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) lainnya di Provinsi Papua Tengah, HKTI Nabire langsung menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Nabire.

Ketua DPC HKTI Kabupaten Nabire, Kristovel Mara, A.Md., Tek., mengatakan organisasi yang dipimpinnya siap mengambil peran sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat petani, khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan serta penguatan sektor pertanian di daerah.

Hal itu disampaikan Kristovel Mara saat diwawancarai melalui WhatsApp, Sabtu (3/10/2026), usai pelantikan delapan DPC HKTI se-Papua Tengah yang berlangsung di Timika.

Menurut Kris Mara, HKTI Nabire akan mendukung arah kerja Ketua DPD HKTI Papua Tengah, Aner Maisini, sekaligus menyelaraskan program organisasi dengan agenda pembangunan pertanian nasional.

“Kabupaten Nabire berkomitmen untuk menjadi jembatan strategis dalam mendukung tugas Ketua DPD HKTI Papua Tengah Bapak Aner Maisini, sesuai arah pembangunan pertanian Indonesia dan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Kris Mara.

Ia menambahkan, posisi tersebut semakin penting karena Presiden Prabowo Subianto juga merupakan Ketua Dewan Pembina HKTI.

Lima Pilar HKTI Nabire

Kris Mara menjelaskan, DPC HKTI Kabupaten Nabire periode 2026–2031 telah menetapkan lima pilar utama dalam Pokok-Pokok Program Umum organisasi.

Pertama, penguatan organisasi. HKTI Nabire akan melakukan konsolidasi internal pascapenyatuan dualisme kepengurusan sekaligus memperkuat eksistensi organisasi mulai dari tingkat pusat, DPD hingga DPC dan akar rumput.

Kedua, peningkatan kesejahteraan petani. Pilar ini menjadi salah satu fokus utama HKTI dengan memperjuangkan nilai tukar petani, membuka akses pasar, mendorong stabilitas harga komoditas pertanian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat tani.

Ketiga, pengembangan kapasitas petani melalui pelatihan teknis, edukasi agribisnis serta pengenalan teknologi pertanian modern, termasuk mekanisasi dan digitalisasi.

Keempat, kebijakan dan advokasi pembelaan hukum. HKTI akan berupaya menjadi penghubung aspirasi petani dalam proses perumusan kebijakan publik sekaligus memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap persoalan yang berkaitan dengan sengketa agraria maupun hak-hak petani.

Kelima, pengembangan kemitraan dengan membangun kolaborasi antara kelompok tani, pemerintah, sektor swasta dan akademisi untuk memperkuat ekosistem pertanian.

Kris Mara berharap, Pemkab Nabire dapat melibatkan DPC HKTI secara aktif dalam proses perumusan kebijakan pertanian di daerah.

“Kami berharap pemerintah Kabupaten Nabire dapat melibatkan DPC HKTI secara aktif sebagai bridging institution atau jembatan dalam perumusan kebijakan pertanian daerah,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan HKTI di tingkat kabupaten dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran langsung mengenai persoalan yang dihadapi petani di lapangan.

Selain menyampaikan aspirasi, HKTI juga siap membantu pemerintah dalam penyaluran program bantuan kepada kelompok tani serta mengawal agar berbagai program ketahanan pangan dapat berjalan tepat sasaran.

“HKTI dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan aspirasi petani di lapangan, mendistribusikan program bantuan, serta memastikan program ketahanan pangan nasional berjalan tepat sasaran di tingkat kabupaten,” pungkasnya. (rob)