NABIRE – Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tengah menghadapi krisis tenaga pengawas sekolah yang kian mengkhawatirkan. Setiap tahunnya, sejumlah pengawas di tiga jenjang pendidikan memasuki masa purnatugas tanpa adanya pengangkatan pengganti, sementara jumlah sekolah terus bertambah.

Koordinator Pengawas SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Harun El Rosyid, S.Pd.Fis., M.M.Pd., mengungkapkan kekosongan ini terjadi merata pada bidang pengawas SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK.

“Setiap tahun ada pengawas yang pensiun, namun hingga saat ini belum ada yang menggantikan. Di sisi lain, jumlah sekolah terus bertambah, baik di daerah Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T) maupun sekolah-sekolah baru yang mulai beroperasi di wilayah perkotaan,” ujar Harun kepada Papuapos Nabire, Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan data terkini, terjadi ketimpangan beban kerja yang sangat mencolok antara jumlah personel pengawas yang tersisa dengan total satuan pendidikan yang harus diawasi di Kabupaten Nabire: mulai dari jenjang SD/MI: Hanya tersisa 6 pengawas untuk mengawasi 127 sekolah.

Selanjutnya, untuk jenjang SMP/MTs: Hanya tersisa 5 pengawas untuk mengawasi 57 sekolah dan jenjang SMA/SMK: Hanya tersisa 2 pengawas untuk mengawasi 42 sekolah.

Melihat rasio yang jauh dari kata ideal tersebut, Harun menilai Pemerintah Kabupaten Nabire sebenarnya memiliki ruang regulasi untuk segera mengatasi kebuntuan ini.

Kekosongan jabatan pengawas dapat diisi sementara melalui pengangkatan pengawas nonreguler lewat Surat Keputusan (SK) Bupati Nabire, sembari menunggu proses pengusulan SK definitif ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

“Kewenangan bupati untuk mengangkat pengawas nonreguler ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawasan Mutu Pendidikan. Harus ada langkah taktis dari pemerintah daerah agar kekosongan di tiga bidang ini segera terisi,” tegasnya.

Harun menambahkan, pihak koordinator pengawas selama ini tidak tinggal diam dan telah berulang kali melaporkan kondisi darurat kekurangan tenaga pengawas tersebut kepada pihak terkait. Namun, laporan tersebut hingga kini belum mendapat respons konkret, sementara penyusutan jumlah pengawas terus berlanjut setiap tahun. (des)