NABIRE — Waktu menjadi taruhan bagi ribuan calon aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire. Pemkab Nabire mempercepat pelaksanaan pelatihan prajabatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer K2 dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tes online tahun 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang, S.Pd., M.Pd., menegaskan tahapan prajabatan harus segera dituntaskan tahun ini. Keterlambatan dikhawatirkan berimplikasi langsung terhadap kelanjutan status kepegawaian para peserta.

“Kalau misalnya prajabatan ini tidak dilaksanakan tahun ini, maka semua P3K, K2, CPNS yang ikut tes itu gugur, artinya tidak ada tindak lanjut untuk menjadi pegawai negeri sipil,” ujar Yulianus kepada wartawan di Kantor Inspektorat Nabire, Rabu (9/9/2026).

Untuk mengejar target tersebut, Pemkab Nabire menjadwalkan pemberkasan administrasi mulai 17 September 2026, kemudian pelaksanaan prajabatan dimulai 22 September 2026.

Menurut Yulianus, seluruh peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan. Termasuk peserta dari formasi angkatan 2021 yang diwajibkan mengikuti tahapan prajabatan sebagai bagian dari proses kepegawaian.

Bagi PPPK, prajabatan juga memiliki arti penting karena status mereka terikat perjanjian kerja yang dievaluasi secara berkala. Evaluasi kinerja menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan keberlanjutan pengangkatan pada periode berikutnya.

Durasi pelatihan pun berbeda sesuai kelompok peserta. PPPK diperkirakan mengikuti prajabatan selama sekitar empat hari, sementara tenaga honorer K2 menjalani kegiatan sekitar satu minggu.

Adapun peserta yang mengikuti seleksi online CPNS membutuhkan waktu lebih panjang. Proses pendidikan dan pelatihan bagi kelompok ini diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan hingga seluruh tahapan diselesaikan.

“Lalu yang lama ini adalah yang ikut tes online CPNS itu, itu berkisar tiga bulan untuk diselesaikan pada CPNS. Jadi mungkin itu berkaitan dengan P3K,” pungkas Yulianus Pasang. (sam)