NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya mengoptimalkan penanganan stunting melalui sinkronisasi lintas sektor. Namun, upaya menyatukan data dari berbagai dinas di daerah ini ternyata menyimpan sejumlah tantangan teknis yang cukup kompleks di lapangan.

Kendala utama yang dihadapi terletak pada kualitas dan validitas data yang dihimpun. Kepala Bidang Sosial Budaya Bapperida Kabupaten Nabire, Luis Marthen Inggesi, S.Sos., M.M., menjelaskan angka prevalensi stunting sangat bergantung pada ketepatan input data dari petugas tingkat bawah.

“Pertama, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dia dalam memberikan inputan data ke aplikasi apakah data itu betul-betul menggambarkan kondisi riil di tingkat bawah,” ungkap Luis saat ditemui di Aula RRI, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, jika data yang dimasukkan tidak mencerminkan situasi nyata di tempat tugas, proses tersebut akan menyulitkan pemerintah. Ketidaksesuaian ini secara otomatis akan berdampak langsung pada keliru atau tidaknya program intervensi yang dirancang oleh dinas-dinas terkait.

Kendala berikutnya datang dari Penanggung Jawab (PJ) Gizi di tingkat puskesmas dan pusat layanan kesehatan. Petugas ini mengandalkan kunjungan pasien atau harus turun langsung ke masyarakat untuk mengukur tinggi badan, berat badan, lingkar kepala hingga lingkar lengan pada baduta dan Balita.

“Dia apakah melakukan itu dengan benar? Kalau dia melakukan dengan benar, berarti data kita bagus, tapi kalau dengan tidak benar, sulit kita dapatkan data bagus dan kualitas SDM juga berpengaruh pada kualitas data,” tambahnya.

Oleh karena itu, kecermatan tenaga kesehatan dalam mengukur dan mencatat kondisi anak menjadi kunci penting.

Selain aspek kesehatan, tantangan juga muncul dari sektor administrasi kependudukan di tingkat distrik. Sekretariat distrik memiliki peran vital dalam mendata jumlah warga dan memastikan kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP, akta dan kartu keluarga.

Warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap seringkali menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan kesehatan dasar. Untuk mengatasi hal ini, Luis menyarankan adanya langkah taktis seperti sistem jemput bola oleh Dinas Dukcapil agar masyarakat dapat terdata dengan baik.

Pembenahan dari hulu ke hilir ini dinilai sangat krusial agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab masalah nyata.

“Tentu saja kalau sudah menjawab masalah, nanti hasilnya setelah tahun kedua atau tahun ketiga, kita akan lihat prevalensi pasti menurun,” pungkasnya. (sam)