NABIRE - Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan, terhitung mulai 1 Oktober 2026 sudah tidak lagi menerima pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di wilayah Kabupaten Nabire. Untuk itu, ditutup sementara bagi pihak-pihak yang ingin mendirikan PKBM baru di daerah ini.

Karena berdasarkan data dinas pendidikan melalui Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kabupaten Nabire, saat ini telah ada 163 PKBM yang jumlahnya telah melebihi jumlah Sekolah Dasar (SD) formal, sehingga pembatasan ini dilaksanakan untuk pembinaan bagi semua PKBM yang ada di Nabire.

Untuk itu, Kepala Bidang (Kabid) PNFI Dinas Pendidikan Nabire, Renol, S.Pd., M.Pd, yang ditemui Papuapos Nabire, Senin (9/11) membenarkan adanya pemberhentian sementara perijinan maupun pendirian PKBM di wilayah Kabupaten Nabire, karena dari 163 PKBM yang ada saat ini perlu dilakukan pemetaan dan pembinaan.

Sehingga pada pertemuan Kepala Dinas Pendidikan dan para kepala bidang bersama Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, selaku Kabid telah telah melaporkan hal tersebut kepada bupati dan telah memberikan arahan agar ke depan semua PKBM harus ditata dan diatur.

Bupati Nabire mengharapkan agar ke depan bagi distrik yang ada di pinggiran cukup satu distrik satu PKBM, sementara distrik yang berada di pinggiran kota dan di dalam kota bisa diberikan ijin operasional 5 PKBM di satu distrik, dengan harapan ke depan semua PKBM bisa dipantau keberadaannya.

Sementara itu, Bupati Mesak juga mengharapkan kepada Dinas Pendidikan melalui bidang PNFI, bahwa ke depan untuk mengurus ijin operasional PKBM, tidak lagi melalui dinas pendidikan, tetapi semuanya diarahkan melalui Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Kabupaten Nabire agar semua jenis ijin bisa terdata dan terpantau. (des)