“Adat”

Sebelum Urus Mekar Papua Tengah, Pemkab Nabire Diminta Tuntaskan Persoalan Wilayah Adat

Sebelum Wilayah Adat Tuntas, Pemda Nabire Tak Terlibat Urus Pemekaran Papua Tengah

NABIRE - Tokoh intelektual enam Suku Pesisir dan Kepualauan Kabupaten Nabire, Hendrik Andoi menegaskan, Pemerintah Kabupaten Nabire tidak terlibat dalam mengurus proses pemekaran Provinsi Papua Tengah, sebelum menyelesaikan persoalan wilayah adat antara Meepago dan Saireri di Kabupaten Nabire.

Terbatas Rombel, Murid SD YPK IS Kejne Wadio Dipadatkan

NABIRE - Akibat adanya keterbatasan ruangan kelas atau Rombongan Belajar (Rombel), membuat jumlah murid dipadatkan dalam satu kelas melebihi ketentuan.

Pemilik Tanah adat atau Anak Papua Perlu Ruang Kelola Sumber Daya Alam

Ruang kelola sebagai sumber ekonomi adalah sebuah Keinginan Orang Papua untuk berusaha dibidang kayu, tambang dan perikanan haruslah didukung dengan memberikan ruang kelola sama seperti ruang kelola yang dirasakan oleh Pengusaha HPH, pemgang ijin usaha tambang dan ijin usaha perikanan yang selama belum didapat oleh orang Papua

Minyikapi 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Mencari Identitas Adat Mereka di Nabire

Kabupaten Nabire terletak di Teluk Cendrawasih Papua. Kabupaten ini menjadi satu dari 7 kota sentral di tanah Papua. Akses masuk keluar kabupaten-kabupaten diwilayah Papua Tengah seperti Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya di kabupaten Nabire.

Masyarakat Adat Saireri Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Nabire

NABIRE – Masyarakat adat Saireri yang mencakup 6 suku di wilayah pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire menyampaikan aspirasi, petisi Saireri kep

Masyarakat Adat Pesisir Konsolidasi Petisi Saireri

Masyarakat Adat Pesisir Konsolidasi Petisi Saireri

NABIRE – Masyarakat adat pesisir Kabupaten Nabire yang terdiri atas 6 suku menghelat konsolidasi masyarakat adat melalui penandatanganan petisi Saireri di Pantai Nabire, Rabu (16/2/22). Konsolidasi tersebut akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 16-17 Februari 2022.

Demi Mendapatkan Pengakuan, Pemda Wajib Petakan Wilayah Adat Setiap Suku di Papua

NABIRE - Masyarakat adat masih mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam menjaga, mengelola dan mendapatkan hutan adat dan tanah ulayat mereka. Lantaran, sebagian besar wilayah adat menjadi hutan negara. Sehingga semua izin kehutanan, perkebunan, tambang, infrastruktur, kawasan wisata maupun investasi lain berbasis lahan harus berurusan dengan negara tanpa menghormarti hak kepemilikan masyarakat adat setiap suku di Papua.

Masyarakat 6 Suku Tolak Bahas Batas Wilayah Adat Meepago-Saireri

NABIRE – Masyarakat dari 6 suku yang mendiami pesisir dan kepulauan sepanjang pantai dari ujung timur hingga barat Kabupaten Nabire menolak untuk membahas batas wilayah adat antara Meepago dan Saireri. Masyarakat pemilik ulayat wilayah kepulauan dan pesisir