“AK”

Kakanwil Kemenag Wilayah Papua: Rakerwil ke-1 Dibuat Karena Melihat Kondisi di Lapangan

NABIRE – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Tengah, menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-1, di LPP RRI, pada Kamis (3/7/2025).

Staf Ahli Gubernur Hadiri Ibadah Syukur 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Puncak

ILAGA - Staf Ahli Gubernur Papua Tengah, Ukkas, S.Sos,M.KP, mewakili Gubernur Papua Tengah menghadiri acara Ibadah Syukur 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Puncak.

Gubernur Meki Nawipa Apresiasi 100 Hari Kerja Bupati dan Wabup Puncak

Bupati Elvis Tabuni Bangun “Guest House” di Puncak

PUNCAK. - Bupati Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Elvis Tabuni, SE.,M.M telah meletakkan sebuah fondasi awal yang kokoh untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Puncak.

Gubernur Papua Tengah Ajak Masyarakat Puncak Dukung Program 100 Hari Kerja Elvis Tabuni - Naftali Akawal

PUNCAK. - Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Nawipa, SH mengajak seluruh warga masyarakat Kabupten Puncak untuk mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak. Dengan adanya dukungan dari warga masyarakat Kabupaten Puncak, tentunya program pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak, akan lebih cepat mencapai puncaknya.

Rakerwil 1 FKUB Usung Tema Peranan FKUB dalam Merawat Kerukunan dan Moderasi Umat Beragama di Papua Tengah

NABIRE – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 1, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Tengah mengusung tema ‘Peranan FKUB dalam merawat kerukunan dan moderasi umat beragama di Provinsi Papua Tengah’, yang akan Damai dan sejahtera, berlangsung di LPP RRI, Kamis (3/7/2025).

Gubernur Meki F Nawipa dan Wali Kota Sibolga Harap Sekolah Rakyat Dibangun

100 Hari Kerja Bupati Puncak Fokus Bangun Fondasi Kerja Jelas, Terarah dan Menyentuh Rakyat

Rakerwil 1 FKUB Usung Tema Peranan FKUB Dalam Merawat Kerukunan dan Moderasi Umat Beragama di Papua Tengah

Putusan MK Soal Pilkada dan DPRD Picu Polemik, Ini Kata Pakar Hukum

SURABAYA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keserentakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan pemilihan anggota DPRD memicu polemik konstitusional.