“Hukum”

Hukum Anak dan Istri dalam Nikah Siri

NABIRE - Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Nabire, terkait perlindungan hukum terhadap anak serta istri dalam nikah siri. Tidak diperoleh baik perlindungan dalam bidang administrasi, perdata maupun pidana. Secara hukum istri dan anak tidak dapat membuktikan dengan akta nikah, begitu pula atas anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

Penyerahan Anak Berhadapan dengan Hukum Atas Tipid Penganiayaan ke Jaksa

NABIRE - Bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Nabire, Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire menyerahkan seorang anak yang berhadapan dengan hukum berinisial SHB (17) alias Y alias OB beserta barang bukti tindak pidana penganiayaan.

Sekda Buka Kegiatan Bimtek Teknik Penyusunan Produk Hukum

DEIYAI - Pentingnya teknik penyusunan suatu produk hukum dan pengimplementasiannya, Pemerintah Kabupaten Deiyai melalui Bagian Hukum, menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang teknis penyusunan suatu produk hukum dan juga pola pengimplementasian dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Deiyai, pada Kamis, (11/07/2024) kemarin.

KUASA HUKUM SAVERIUS AJAK TAATI PROSES HUKUM YANG ADA

Kuasa Hukum Saverius, Ajak Ikuti Proses Hukum yang Ada

NABIRE - Kuasa Hukum Sekretaris KPU Nabire, Sergius Wabiser, S.H mengajak untuk bersama-sama mengikuti proses hukum sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Harapannya proses pendampingan ini berjalan sesuai aturan yang ada.

Markus Madai Minta MRP Perjelas Produk Hukum untuk Pilkada di Papua

NABIRE - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah meminta Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP-PT) saat CoffEe Morning bersama di salah satu cafe di kabupaten Nabire, Sabtu, 18 Mei 2024 meminta untuk memperjelas produk hukum terkait Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada), baik itu Pemilihan Bupati (Pilbup) dan wakil bupati, dan wali kota wakil, wali kota di Papua.

TAJUK : Kenapa Pemerintah Membiarkan Politik Hukum Rimba di Puncak Jaya ?

*Semestinya Mendagri Ganti Tumiran Ketidak-cakapan Tumiran dalam memimpin Kabupaten Puncak Jaya membuat, kabupaten ini dalam Pemilu 2024 mengalami perang berkepanjangan antar kelompok masyarakat. Hal ini sebaiknya menjadi bahan evaluasi Mendagri agar Tumiran tak bisa lagi dipaksakan memimpin Kabupaten Puncak Jaya setelah evaluasi Maret ini.

Antisipasi Permasalahan Hukum, Pemprov Papua Tengah Jalin Kerja Sama Dengan Kejati Papua

JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dalam rangka bidang hukum perdataan dan tata usaha negara. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan berbagai persoalan bisa diantisipasi sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Bagian Hukum Setda Puncak Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

NABIRE – Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Puncak menggelar sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan, Senin (3/7/23) di Rumah Makan Selera, Nabire. Sosialisasi dihadiri Kabag Hukum Puncak, Oktopinus Tabuni SE, MM, staf ahli Bupati Puncak, Yuni Tabuni, SE, MM, MH, narasumber Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Menase Yoteni, SH, M.Si, serta tamu undangan lainnya.

Konflik Urumusu : Sebaiknya Pelaku Diproses Hukum

NABIRE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dogiyai, Yosep Minai menilai untuk menangani masalah konflik antar warga dua suku di Urumusu sebaiknya pelaku yang menimbulkan masalah sebaiknya diproses secara hukum. Sebab konflik terjadi karena ada pelaku yang memacing timbulnya pertikaian antar kedua kelompok.