Masyarakat Wate-Yeresiam Minta Gubernur Papua Cabut 11 IUP
NABIRE – Masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam meminta kepada Gubernur Papua untuk mencabut 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ka
Pencarian
645 artikel cocok dengan pencarian Anda.
NABIRE – Masyarakat adat Suku Wate dan Suku Yeresiam meminta kepada Gubernur Papua untuk mencabut 11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) ka
NABIRE – Masyarakat Nabire yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat meminta kepada pemerintah pusat melalui pemerintah daerah agar kembalikan Lukas Enembe (LE), Gubernur Papua secara utuh ke tengah masyarakat di Papua. Karena, LE sebagai putera terbaik Papua yang a
JAYAPURA - Sejumlah kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak, bulan Februari 2017 mendatang dan masih mengalami kendala dana, salah satunya Kabupaten Dogiyai. Oleh sebab itu pemerintah Provinsi Papua meminta agar kabupaten setempat segera menyelesaikannya.Sekretaris Dae
NABIRE – KPU Kabupaten Dogiyai sebagai pihak penyelenggara Pilkada Dogiyai merasa khawatir karena dana Pilkada tahap kedua senilai 28,8 milyar rupiah hingga saat ini belum ditransfer ke rekening KPU Dogiyai. Kekhawatiran ini muncul lantaran Herman Auwe, S.Sos yang notabene
JAYAPURA - Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Nicholas Evert Meraudje mengatakan, Gubernur Papua, Lukas Enembe harus melihat aturan yang ada dari pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui jalur 14 kursi Otonomi Khusus (Otsus)
NABIRE – Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Nabire mewakili dan atas nama Gubernur Papua, Kamis kemarin secara resmi menutup serangkaian kegiatan Rapat Konsultasi Teknis (Rakontek) Bidang Hukum se Provinsi Papua tahun 2016 yang dilaksanakan di Guest House Kabupaten Nabire, deng
NABIRE – Pimpinan dewan diangkat dan diresmikan berdasarkan Surat Keputusan gubernur. Tanpa SK Gubernur, tidak mungkin sesorang menjabat sebagai pimpinan dewan. Oleh sebab itu, pimpinan dewan di Kabupaten Nabire wajib mengamankan SK Gubernur Papua tentang Peresmian Pimpin
NABIRE - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire telah mengamankan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pelarangan, Produksi Pengedaran dan Penjualan Minumal Beralkohol atau Minuman Keras (Miras) yang dikeluarkan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dalam hal ini
NABIRE - Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 165/426/Tahun 2015 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2014 – 2019, tertanggal 4 Desember 2015 dinilai ganjil dan merugikan satu satu calon Ketua DPRD Nabire dari Partai Kebangkita
NABIRE – Terkait dengan posisi penjabat Bupati Dogiyai, surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur telah membuat masyarakat Dogiyai menjadi bingung. Benar tidaknya kedua surat itu akan sama dengan kita sedang menanam benih konflik bagi masyarakat Kabupaten Dogi