“Hukum”

Pertimbangan Hukum dan Administrasi Kepegawaian terkait Arahan Pengunduran Diri dari Jabatan Sekretaris Daerah

Kajian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan kepegawaian dilaksanakan sesuai asas legalitas, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dugaan Pemalsuan SK Kemenkumham, KAPP Papua Tengah Tempuh Jalur Hukum

Fience mengaku menerima ancaman dalam sejumlah bentuk, mulai dari pesan melalui aplikasi WhatsApp, penggembokan kantor hingga kedatangan sekelompok orang ke kediaman pribadinya.

Sidang Ketiga Kondusif, Kapolres Apresiasi Edukasi Hukum

“Situasi sampai dengan persidangan selesai berjalan aman dan kondusif. Ini tidak terlepas dari komunikasi serta koordinasi yang dilakukan bersama pihak-pihak terkait,” ujar Kapolres Nabire.

Kuasa Hukum ABH: JPU Wajib Buktikan Unsur Pembunuhan Berencana

“Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Jaksa mendalilkan Pasal 459 KUHP, maka dia wajib membuktikannya,” ujar Fadly usai mengikuti sidang ketiga di Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Kamis (27/8/2026).

Kuasa Hukum Siap Dampingi ABH AWS Hingga Selesai

Kuasa hukum Anak Berhadapan Hukum (ABH), tersangka dalam kasus pembunuhan remaja di Waroki, menyampaikan perkembangan terbaru proses hukum perkara tersebut.

Kuasa Hukum Berupaya Bertemu Keluarga Korban Bersama Keluarga ABH

Kuasa hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinisial AWS, Dr. Mochammad Fadly Fitri, S.H., M.H., mengaku belum bertemu keluarga korban.

Menteri HAM Ajak Papua Tengah Perkuat Advokasi Hukum di Wilayah Konflik

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, secara resmi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Tengah beserta seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperkuat pendampingan serta advokasi hukum bagi warga yang berada di wilayah konflik.

Kasus Pembunuhan di Waroki, Ketua Komisi A DPRK Nabire Desak Proses Hukum Transparan

Dukung Konsolidasi Pemuda, DPRPT Siapkan Payung Hukum

Bagian Hukum Setda Kabupaten Puncak Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2026