Baca! Biar Ko Tau
Pencarian
206 artikel cocok dengan pencarian Anda.
Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Pembinaan IRT dan Membangun Ekonomi Keluarga melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang digelar Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) di Hotel JDF, Karang Mulia, Nabire, Senin (21/9/2026).
TOT digelar untuk memperkuat kapasitas tenaga pendamping sekaligus menyamakan persepsi mengenai konsep, filosofi, dan pelaksanaan Program SSH di wilayah Papua Tengah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat penyerapan anggaran
Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di Papua Tengah.
“Semoga bantuan ini dapat dikelola dengan baik, transparan, dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan kesehatan di Kabupaten Paniai,” ujar Deinas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar sosialisasi tata naskah dinas dan kearsipan selama tiga hari, 1 hingga 3 September 2026, di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan tertib administrasi dan keseragaman pengelolaan dokumen di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Kantor Imigrasi di Nabire untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Masalah anak bukan hanya urusan dinas pendidikan. Ini merupakan tanggung jawab bersama dinas kesehatan, dinas sosial, perangkat daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, Bapperinda, pemerintah kabupaten serta seluruh mitra terkait,” demikian disampaikan dalam sambutan gubernur.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel gabungan siaga bencana di Nabire, Senin (24/8/2026), sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan serta dampak cuaca ekstrem pada puncak musim kemarau 2026.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk mengantisipasi dan menangani meningkatnya titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah.