NABIRE – Pihak eksekutif menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nabire atas Raperda Kabupaten Nabire tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nabire tahun 2017.  Tanggapan eksekutif dibacakan Wakil Bupati Nabire, Amirullah Hayim, S.IP, MM, pada lanjutan rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Nabire, Sabtu (28/7) lalu. Pada pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ada sejumlah hal yang disampaikan dan mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Terkait rehab berat Kantor DPRD Kabupaten Nabire di tahun 2018, dijawab eksekutif, akan dibahas dalam APBD Perubahan 2018. Tetang biaya pendidikan yang diusulkan oleh Fraksi PKB, dijawab eksekutif, biaya pendidikan telah dilaksanakan oleh BPKAD sesuai daftar dana yang menerima bantuan melalui sumber dana Otsus. Mengenai pokok-pokok pikiran DPRD sudah termuat atau diusulkan dalam RKPD 2018 dan RKPD 2019 yang selaras dengan program prioritas bupati dan wakil bupati di dalam RPJMD 2016-2021. Pada pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional ada sejumlah hal yang disampaikan dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Mengenai pengaspalan jalan RT 17 Kelurahan Kalibobo akan menjadi perhatian pihak eksekutif di tahun anggaran mendatang. Terkait usul pemekaran kampung baru pada prinsipnya pihak eksekutif sependapat. Namun untuk saat ini pemerintah daerah masih dalam tahap proses penyelesaian peningkatan status 8 kampung persiapan menjadi kampung devinitif. Tentang pembangunan 2 kopel perumahan guru di Kampung Aibore, dijawab eksekutif, usulan ini akan ditampung dan diprogramkan pada tahun anggaran berikut dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Terkait dengan Raperda sampah yang dipending, dijelaskan eksekutif, Raperda pengelolaan sampah telah mendapat persetujuan bersama DPRD dan bupati dalam sidang tahun anggaran 2017 dan Raperda tersebut sementara dievaluasi di provinsi. Kemudian hal-hal yang perlu dipertanyakan oleh Fraksi PANkepada eksekutif antara lain, terkait pernyataan tentang Kantor Dinas Sosial Nabire yang terbakar sampai sekarang belum dibangun kembali, dijelaskan bahwa pembangunan Kantor Dinas Sosial Nabire akan dibahas pada APBD-P 2018. Terkait jembatan Nabire yang rusak, dijelaskan, jembatan tersebut berada pada ruas jalan nasional. Sehingga menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Satker Wilayah VII Provinsi Papua Kabupaten Nabire. Pada pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat ada sejumlah hal yang disampaikan dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten Nabire tahun 2017 oleh BPK-RI telah diserahkan kepada Bupati Nabire, Ketua DPRD Nabire, Inspektur Kabupaten Nabire. Tentang realisasi pajak dan retribusi daerah, dijelaskan bahwa realisasi pajak 89,75% sedangkan realisasi retribusi sebesar 44,45%. Total devisit anggaran tahun 2017 yang dipertanyakan oleh Fraksi Partai Demokrat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan defisit adalat total belanja lebih besar dari pada total pendapatan sehingga hal ini menjadi perhatian bersama pada tahun anggaran berikut. Tentang upaya penanganan sampah di Kabupaten Nabire telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup namun masih terkendala dengan dukungan sarana prasarana, tingkat kesadaran masyarakat dan kedepan akan dipertimbangkan penangannya oleh pihak ketiga. Tentang banyaknya jalan yang rusak akan menjadi perhatian dan diupayakan perbaikannya pada tahun anggaran mendatang. Tentang potensi wisata di Bihewa dapat kami jelaskan bahwa sedang dibangun MCK 2 ruang pada tahun anggaran 2018dan sudah diprogramkan jalan setapak di tahun anggaran 2019. Sedangkan mengenai wisata Hiu Paus dapat kami jelaskan bawha di tahun anggaran 2018 sudah diprogramkan beberapa kegiatan pendukungnya. Tentang pertanyaan kapan pelaksanaan pemilihan kampong devinitif, dapat kami jelaskan bawha akan dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pemandangan umum Fraksi Partai Golkar ada sejumlah hal yang disampaikan dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Pihak eksekutif berjanji akan mengupayakan pencapaian realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran mendatang. Pada kesempatan itu, pihak eksekutif juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan dukungan DPRD untuk sejumlah kegiatan. Diantaranya, pertama, mempercepat pengembangan dan pembangunan infrastruktur serta konektitas daerah berbasis mitigasi bencana. Kedua, mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dan kelembagaan melalui penerapan tata kelola pemerintah yang baik, efisien, bersih yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Keempat, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mendorong ekonomi berbasis kerakyatan. Kelima, meningkatkan kualitas SDM yang sehat, berbudaya, dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan. Pada pemandangan umum Fraksi PDI Perjuanganada sejumlah hal yang disampaikan dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Pihak eksekutif menyampaikan terima kasih atas apresiasi Fraksi PDI Perjuangan terkait opini WTP yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Nabire. Hal ini dapat dicapai oleh karena dukungan dari pihak legislative terhadap pihak eksekutif. Terkait dengan belanja yang efektif dan efisien, BPKAD Kabupaten Nabire akan mengupayakan pembelanjaan anggaran seefektif dan seefisien mungkin sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Nabire. Pembangunan gedung SMP Negeri Moora Kampung Hariti Distrik Moora merupakan kegiatan yang berasal dari sumber dana Kemendikbud berupa bantuan pemerintah pusat tersebut langsung masuk ke pengelola. Sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire memiliki keterbatasan kewenangan apabila tidak dilimpahkan kewenangan ini dari Kemendikbud RI. Terkait dengan dana kampung, dana yang berasal dari DD dan ADD untuk penggunaannya sesuai Permendes No. 19 tahun 2017. Usulan tentang pembangunan kantor kampung di setiap kampung yang bersumber dari DD dan ADD harus merupakan hasil musyawarah masyarakat kampung, Bamuskam dan kepala kampung. Tentang harapan Fraksi DPI Perjuangan kepada pemerintah daerah agar lebih intensif membina pemuda pemudi untuk menjadi atlet yang baik dalam menyongsong PON 2020 di tanah Papua, dijelaskan pihak eksekutif, pemerintah daerah melalui dinas terkait kerjasama dengan KONI sedang digalakkan pelatihan-pelatihan disemua cabang olah raga yang ada di Kabupaten Nabrie dalam rangka menyongsong PON 2020. Terkait Persatuan Sepak Bola Indonesia Nabire (Persinab), melalui Dispora serta KONI sudah mereorganisasi PSSI Nabire, dalam waktu tidak lama kita akan mengevaluasi kepengurusan manajemen Persinab dan diharapkan Berjaya lagi di level tertinggi Liga Indonesia. Cetak sawah tahun 2017 seluas 500 hektar, Wiraska 130 hekatar, Yaro 112 hektar, maidey 198 hektar, dan Wami 60 hektar. Terkait dengan sarana produksi pertanian (Saprodi) yang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh petani telah dikembalikan ke kas negara pada tahun anggaran 2017. Mengenai dana APBN dari Kemendag sebesar 6 milyar untuk pembangunan Pasar Kalibobo tahun 2017 dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan fisik telah mencapai 100% dan realisasi keuangan sudah mencapai 100% namun belum dapat digunakan atau difungsikan karena masih dalam proses hibah dari Kementerian perdagangan RI. Selanjutnya pasar di Karadiri I yang dibangun oleh Kementerian Perdagangan RI tidak dapat difungsikan karena jau dari pemukiman, Pasar di Lagari tidak dapat difungsikan karena sering terjadi banjir Kali Musairo. Pada pemandangan umum Fraksi Partai Nasdem ada sejumlah hal yang disampaikan dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Tentang pembangunan Lapter Perintis di Dipa disampaikan eksekutif telah dianggarkan pada tahun anggaran 2018. Usulan pembangunan dua buah rumah di Kilo 80 namun di tengah jalan saat ini tidak ada realisasi, ditanggapi pihak eksekutif, usulan ini akan menjadi perhatian. Terkait pembangunan usulan rehab ASDP, dinas terkait telah mengusulkan ke Kementerian Perhubungan dan Balai Transportasi. Masyarakat mengusulkan untuk membangun dua kopel perumahan guru SD YPPGI Yaiona Distrik Dipa, usulan ini akan diperhatikan. Masyarakat usulkan kepada dinas terkait ada 8 kampung baru untuk usulan nomor kode kampung supaya devinitif, hal ini sudah dijawab. Mengenai pemekaran kampung baru yaitu Kampung Ukagikebo dan pemekaran kampung baru Gomaida, dijelaskan, pembentukan dan pemekaran kampung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Fraksi Partai Nasdem usulkan mengenai data penduduk 15 distrik harus dikasih naik sampai 90% supaya bisa minta pemekaran Provinsi Papua Tengah dan beribukota di kota madya, tentang hal ini dapat disampaikan terima kasih untuk dukungannya. Pada pemandangan umum Fraksi Koalisi Nusantara Bersatu ada sejumlah hal yang disampaikan dan telah mendapat jawaban dari pihak eksekutif. Tentang fungsi koordinasi antara legislative dan eksekutif dalam rangka membina hubungan kerja, akan menjadi perhatian pihak eksekutif. Tentang fungsi pengawasan dari legislative, pihak eksekutif juga sependapat. Tentang usulan lain belum terjawab antara lain, usulan lapangan SMPN 5 Siriwini dijadikan lapangan PASI usulan tersebut menjadi perhatian pihak eksekutif. Mengenai realisasi rehab kantor Distrik Teluk Kimi, akan menjadi perhatian eksekutif. Mengenai pembangunan parit Kampung Sanoba yang disampaikan akan menjadi perhatian pada tahun berikut. (ros)   FOTO : 30-07-18-Jawaban Eksekutif-BW