NABIRE - Wakil Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), H.A. Hanafi Rais, S.Ip.,M.PP, berjanji akan menyampaikan dan membawa permasalahan yang dialami masyarakat Kampung Nifasi mengenai konflik pertambangan emas di Kali Musairo Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, antara PT. Kristalin Eka Lestari dan PT. Tunas Anugerah Papua yang diduga melibatkan oknum aparat ke parlemen pusat dan instansi terkait di Jakarta. “Saya menduga kemungkinan Panglima tidak mengetahui hal ini secara detail di lapangan, sehingga informasi ini akan saya sampaikan secara langsung kepada beliau (Panglima TNI, red),” ujar Wakil Komisi I DPR RI yang bermitra dengan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan, Intelijen dan hubungan luar negeri ini, di Nabire, Sabtu (11/2/2017) siang kemarin.Politisi muda dari Partai Amanat Nasional itu mengatakan, persoalan daerah seharusnya diselesaikan oleh daerah, namun karena persoalan ini merupakan isu nasional, pihaknya akan membantu mencari solusi terbaik secara bersama-sama nantinya. “Saya punya keyakinan, Panglima TNI memiliki kebijaksanaan yang tentu akan menegur bawahannya yang mungkin selama ini tidak menaati komando,” lanjutnya.Hanafi Rais menambahkan, kehadirannya di Kampung Nifasi dan areal tambang Musairo yang dilakukan selama sehari kemarin guna menindaklanjuti laporan masyarakat Nifasi ke DPR RI, khususnya melalui Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa bulan lalu.Kami akan mengingatkan pihak terkait dalam hal ini institusi TNI, untuk betul-betul menjaga kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan serta kemakmuran warga Papua, khususnya yang berada di Kampung Nifasi. “Memang kabarnya tiga bulan lalu beberapa oknum TNI sudah ditarik dari areal tambang tersebut, namun tampaknya sudah mulai kumat lagi. Mungkin ada oknum-oknum dibawah yang diduga masing berperan, sehingga saya akan berkomunikasi langsung dengan pimpinan TNI sebagai mitra kami,” ujarnya.Putera tokoh politik negeri, Amien Rais ini menandaskan, tugas kami adalah pengawasan sebagai mitra kerja dari pemerintah, TNI atau Polri. Jadi apabila TNI/Polri yang tidak berjalan fungsinya sesuai dengan undang-undang, kami akan ingatkan. “Patokan kami yaitu undang-undang. Dan tugas pokok TNI itu adalah operasi militer dan operasi selain perang yang mempunyai kewajiban melindungi segenap warga Indonesia, bukan untuk menakut-nakuti ataupun digunakan untuk tameng hal-hal tertentu,” tegasnya.Menurutnya, keseluruhan tugas operasi TNI dinyatakan di dalam UU dan justeru harus melindungi warga Negaranya. “Kalau ada mengurusi hal-hal diluar pertahanan keamanan, maka harus dikembalikan ke tempat semula,” pungkasnya.Di tempat yang sama, namun terpisah jarak dan waktu, seorang warga Nifasi, Maurist Money mengatakan seharusnya selaku aparat TNI adalah pelindung rakyat, tetapi mengapa warganya (kami) merasa terancam dengan kehadiran oknum TNI beberapa waktu lalu. “Kalau memang mau bekerja sebagai swasta sebaiknya jangan menjadi aparat, biar bebas berbisnis, jangan menciptakan konflik di antara kami masyarakat sendiri. Kami ini juga bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya. (wan)