NABIRE – Selama penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Nabire dinilai belum menciptakan narasi cerah, hanya tertuju pada pemeriksaan sampel darah dan temuan kasus terpaparnya Covid-19, belum turun ke lapangan.

Penilaian ini dilontarkan Ketua Fraksi Nabire Bersatu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Rohedi M Cahya menanggapi aksi Tim Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 Kabupaten Nabire, Senin (29/6) di Sekretariat DPRD.

Rohedi menilai, Pemkab Nabire selama penanganan Covid-19 di daerah ini, belum turun menangani pencegahannya secara serius ke tengah masyarakat.

Pemerintah tidak memberikan pemahaman tentang isolasi mandiri bagi warga yang terpapar Covid-19, baik itu warga dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan ODP/PDP yang menjalani perawatan.

Akibat kurangnya, narasi cerah tersebut, banyak warga bingung dengan upaya-upaya isolasi mandiri.

Rohedi juga menilai, pemerintah belum menciptakan narasi cerah, karena tidak turun mengadakan sosalisasi ke tengah masyarakat.

Seharusnya, pemerintah daerah bersama Tim Penanganan Covid-19 Kabupaten turun ke tengah masyarakat, memberikan pemahaman sehingga masyarakat di daerah memahami virus corona secara baik dan benar.

Menyinggung permintaan dibukanya akses tranportasi lewat laut yang disampaikan Tim Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19, Rohedi menilai ini wajar.

Karena, tertahannya warga Nabire di kota-kota lain menjadi beban bagi keluarga yang ditumpangi, apalagi kondisi ekonomi dan kebutuhan rumah tangga di tengah masa pandemi corona.

Legislator Partai Berkarya ini mencontoh, betapa beratnya berat keluarga yang ditanggung oleh keluarga yang menampung warga Nabire di kota lain.

Apalagi, sejak pembatasan akses udara dan laut, kini sudah 3 bulan.

Oleh sebab itu, Ketua DPC Berkarya Kabupaten Nabire ini menilai, aspirasi yang disampaikan Tim Peduli Masyarakat Terdampak Covid-19 wajar dan semestinya ditanggapi serius oleh eksekutif.

Untuk itu, Rohedi mengusulkan agar pemerintah perlu membangun koordinasi dengan PT Pelni, menyiapkan protokol kesehatan di Pelabuhan Samabusa dan menyiapkan personil yang akan bertugas di Pelabuhan Samabusa saat kedatangan warga Nabire dari kota-kota di luar.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nabire, Udin Mardin juga menilai aspirasi dari tim peduli yang disampaikan kepada dewan mewakili masyarakat di daerah, sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat Nabire di kota lain.

Karena, beban yang mereka derita tidak sedikit dan ikut membebani keluarga yang mereka tumpangi.

Oleh sebab itu, Udin Mardin menilai, saatnya pemerintah membuka akses transportasi laut ke Nabire.

Sebab, tutup tidaknya pelabuhan, tidak ada kewenangan di daerah, kewenangannya oleh Dirjen Perhubungan.(ans)