NABIRE - Pencari Kerja (Pencaker) kembali mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT), Senin (10/2/2025) lalu sekitar pukul 13.00 WIT, dimana salah satu peserta aksi, Nelda, mengatakan dirinya berdiri di tempat aksi bukan untuk dirinya sendiri, kemarin setelah hasil keluar, adek-adeknya melihat data yang terjadi di lapangan mereka menangis.

“Mereka membuat orasi di Siriwini, dan ketika orasi terjadi dirinya tidak bisa tinggal diam, dikarenakan yang berorasi ini adek-adek, saudara-saudaranya,” ucap Nelda.

Ia menegaskan, Papua Tengah ini hadir untuk siapa, untuk 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kalau bisa penerimaan CPNS berikutnya dikhususkan untuk anak-anak asli Papua (OAP).

“Dikhususkan ruang untuk OAP, agar bisa menata ruang di rumah sendiri,” katanya.

Mereka mengaku anak-anak perintis, mulai dari pegunungan, pesisir sampai dengan kepulauan. “Kita tidak bisa membedakan siapa kita, tetapi hari ini semua mulai dari gunung, pantai sampai dengan kepulauan menangis dengan hasil yang keluar hari ini,” ucapnya.

Ketua Sementara DPRPT, Maximus Takimai di kesempatan yang sama mengatakan kepada massa aksi, DPR ada fungsinya, dari rakyat untuk rakyat dan siap menerima aspirasi. Tiga fungsi diantaranya, legislasi, anggaran dan pengawasan.

Aspirasi yang dari tahun lalu dan sampai pada hari ini sudah berlangsung 3 kali, dirinya mengatakan sudah menyampaikan kepada Menpan-RB dan apa yang dibicarakan itulah yang disampaikan di sana, dikarenakan keputusan ada di Jakarta.

Setelah dari Menpan-RB beberapa aspirasi sudah disampaikan, 950 yang waktu itu DPRPT meminta, tetapi Menpan-RB menyampaikan untuk penerimaan CPNS tahun ini sudah ditutup, lalu DPRPT meminta juga untuk pengangkatan di tahun 2025, DPRPT menunggu hasil pengumuman tersebut dibawah presiden.

“Setelah ada formasi, nanti teknisnya akan kembali kepada daerah, ada formasi nanti akan dibicarakan, kita akan diskusi, eksekutif, legislatif, dan Pencaker sama-sama, untuk teknis apa yang akan dipakai di sini,” ujarnya.

Selanjutnya, kembali kepada UU Otsus, yaitu 80/20 itu yang disampaikan oleh pusat, namun kalau 100% harus merevisi terlebih dahulu Undang-Undang Otonomi Khusus.

“760 orang harus diangkat dari OAP, di dalam 20% tidak boleh ada OAP, dan didalam 80% juga tidak boleh terdapat non-OAP, dan yang 20% juga harus dilihat anak-anak yang lahir dan besar di tanah Papua,” ungkapnya.

Dirinya menerima aspirasi dan DPRPT akan mengecek, kemudian apa sudah benar sesuai dengan undang-undang yang sudah dijalani oleh eksekutif atau tidak. (edi/amd)