Baca! Biar Ko Tau
Indeks
Semua laporan terkini dari Manokwari, Papua Barat, dan sekitarnya — diperbarui sepanjang hari.
Diperbarui
Ada pun fasilitas vital yang sedang dikebut penggarapannya meliputi Kantor Gubernur, Kantor DPR Provinsi (DPRP), Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta tiga tower Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam dialog tersebut, muncul aspirasi agar definisi OAP dalam Perdasus Nomor 14 Tahun 2026 tentang Orang Asli Papua dievaluasi, terutama terkait aspek genealogis atau garis keturunan.
Gaktibplin diawali dengan apel persiapan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan kelengkapan administrasi personel. Sejumlah dokumen yang diperiksa meliputi Kartu Tanda Anggota (KTA), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta kelengkapan dokumen kendaraan.
Kegiatan ini menjadi forum penguatan pemahaman dan evaluasi bagi pemerintah daerah mengenai tata kelola dana hibah bagi lembaga masyarakat, yayasan dan lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan urusan keagamaan.
Bazar murah itu turut dihadiri jajaran pejabat TNI-Polri, unsur pemerintah daerah, Persit Kartika Chandra Kirana, purnawirawan, warakawuri serta masyarakat. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.
Pesan tersebut disampaikan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, dalam syukuran peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Lalu Lintas Bhayangkara dengan tema ‘Polantas Presisi Mengabdi untuk Negeri’ yang digelar di Mako Polda Papua Tengah, Selasa (22/9/2026).
Berbeda dengan sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok, Lanal Nabire menghadirkan ikan laut segar hasil tangkapan nelayan pesisir. Hasil laut tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga terjangkau.
Komandan Kodim (Dandim) 1705/Nabire, Letkol Arh Dwi Palwanto Tirtamentari, mengatakan pelaksanaan Pasar Murah merupakan wujud syukur sekaligus upaya untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam momentum HUT ke-81 TNI.
Gobai mengatakan, kepala suku memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga soliditas ke-Papua-an serta keberlangsungan identitas masyarakat adat. Karena itu, praktik pemberian marga atau pengakuan adat yang tidak didasarkan pada hubungan genealogis, menurut dia, perlu dihentikan.
Menurutnya, ketersediaan data tersebut harus menjadi dasar dalam memastikan setiap dukungan, bantuan maupun program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang menjadi sasaran.
Bupati Nabire menegaskan, pembangunan daerah difokuskan melalui lima program besar, mulai dari stabilitas keamanan, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan hingga pembinaan iman dan infrastruktur.
John mengatakan, pembahasan UU Otsus penting dilakukan agar berbagai ketentuan di dalamnya dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan daerah sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua.